nusakini.com - Jakarta - Pejabat jajaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu diminta segera mengisi laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Jika sampai akhir Maret belum melapor, akan ada sanksi yang diberikan.

• Pramono Dorong Jakarta Jadi Destinasi Olahraga Kelas Dunia
• Kebakaran Bengkel Mobil di Jalan Panjang Berhasil Dipadamkan
• Rano Resmi Buka Festival Jakarta Kita di Cibis Park
• 450 Peserta Ikuti Pekan Olahraga Tradisional 2025 tingkat DKI Jakarta
• Pramono Komitmen Prioritaskan Kerja Nyata

"Pejabat struktural wajib mengisi LHKPN. Kalau memang belum, dikonsultasikan masalahnya dimana," ujar Ismer Harahap, Wakil Bupati Kepulauan Seribu

Menurut Ismer, pejabat struktural yang dimaksud mulai dari eselon 4 hingga eselon 2 dan juga kepala sekolah. Batas waktu pelaporan hingga 31 Maret.

"Batas waktu hingga akhir maret. Sanksinya peringatan 1, 2 hingga pemotongan TKD (Tunjangan Kinerja Daerah). Jadi segera laporkan," tandasnya.(pr/kj/al)